Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Yudisial: Studi Kasus Implementasi Keterbukaannya dalam Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2014, serta menganalisa sejauh mana implementasi keterbukaan informasi tersebut telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Mahkamah Agung sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, masih terjadi permasalahan dalam unit struktur organisasi terkait keterbukaan informasi publik dan ada upaya untuk menutupi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun Mahkamah Agung telah melaksanakan inisiatif awal untuk membuat aturan dengan diterbitkannya SK KMA 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan dan diperbarui dengan adanya SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menunjukkan ada hambatan dalam keterbukaan informasi. Permasalahan tersebut terlihat dari ditemukannya penyalahgunaan wewenang terkait pemberian informasi dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.Mahkamah Agung adalah lembaga yang mempunyai inisiatif awal dalam keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan good governance tersebut sudah dilaksanakan, tetapi pada pelaksanaanya masih terdapat kendala yang menghambat jalannya keterbukaan informasi publik di lembaga Mahkamah Agung RI. Kata kunci : Mahkamah Agung, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Good Governance, Struktur Organisasi This research aims to look at the implementation of the public information openness In the renewal of the Supreme Court\u27s 2010-2014, and analyze the extent to which implementation of the openness has been implemented. This study used a qualitative approach to the types of descriptive research. The results of this study explained that the implementation of the public information openness in the Supreme Court was implemented but not yet at the maximum. Note This is still happening in the research problems in the unit organization structure related information openness of public and there have been attempts to cover the information needed by the public. Although the Supreme Court has been carrying out an early initiative to create rules with SK KMA 144 in 2007 about information openness in court and re new with the KMA SK 1-144 in 2011 about the guidelines of the Ministry of information in the courts but in the execution shows there are still barriers in information openness. These problems visible from found abuse related information and granting authority misused for personal gain. The Supreme Court is an institution which has the initiative early in the openness of public information as one of the efforts to bring about good governance has been conducted, but at the implementation there are still obstacles hindering his net public information openness in the Supreme Court.Keyword : Supreme Court, Implementation of Public Information Openness, Good Governance, Structur of Organization. DAFTAR PUSTAKA I. Buku Arifin, Anwar. (2011). Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. A.Tumpa, Harifin. (2012). Menuju Peradilan Yang Agung. Yogyakarta: Rangkang Education. Amysyah, Zulkifli. (1997). Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: Gramedia. Birkinshaw, Patrick. (2010). Freedom of Information. United Kingdom: Cambridge. Bryson, Jo (2006). Managing Information Services: A Transformational Approach.Burlington: Ashgate Publishing Limited. BAPPENAS. 2009. Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. Jakarta: BAPPENAS. Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. (2008).Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. Bunch, Allan. (1985). The Basic of Information Work. London: Clive Bingley. Bangun, Wilson. (2008).Intisari Manajemen. Bandung: PT. Refika Aditama. Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. New York: Sage Publications. Dede, Rosyada,dkk. (2000). Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Dwiyatmo, Agus. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogjakarta: Gajah Mada University Press. Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. Fauzan, Achmad dan Suhartanto (2009), Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi. Bandung: Yrama Widya. Ignatius, Haryanti. (2005). Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi. Jakarta: UNESCO J.Pilliang, Indra. (2006). Mengenal Teori-Teori Politik: dari Sistem Politik sampai Korupsi. Bandung: Penerbit Nuansa. Kantaprawira, Rusdi. (1999). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo. Kontras,Tim. (2011). Panduan Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian. Jakarta: Kontras dan TIFA. LEIP, KRHN. (1999). Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Labolo, M. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Pers. Mas\u27oed, Mohtar dan MacAndrews, Colin. (2008). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ma\u27mun, A. Saefudin. (2009). Citra Indoenesia di Mata Dunia: Gerakan Kebebasan Informasi dan Diplomasi Publik. Bandung: AIPI Bandung. Muchyidin, Ase. (1999). Dinamika Informasi dalam Era Global: Pendekatan Sumber Sumber Dalam Proses Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Bandung: Rosdakarya. Mulyana, Deddy. (2003) Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mahkamah Agung RI. (2003). CETAK BIRU PEMBARUAN MAHKAMAH AGUNG RI. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung RI. (2010). CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010 – 2035. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung RI, (2007). BUKU 1. EDISI – 2007. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Nazir, Muhammad. (1998). Metode Penelitian.Jakarta: Ghalia Indonesia. Nugroho, R. (2009). Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Prajogo, Soesilo. (2007). Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Jakarta: Wacana Intelektual. Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah.(2008). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Rasyid, Ryaas. (2007). Makna Pemerintahan. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya. Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Sumarto, Hetifa Sj. (2003). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung: Yayasan Obor Indonesia. Sagala, Budiman B. (1982). Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Jakarta: Gahlia Indonesia. Sugiyono.(2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta. Tjokroarnidjodjo, B. (2001).Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)Cetakan Kedua. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Tim ICCE UIN.(2005). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat madani. Jakarta: Fajar Interpratama Offset. Varma, S.P. (1987).Teori Politik Modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Varma, S.P (2010).Teori Politik Modern,cetakan 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada. II. Jurnal dan Majalah Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan. 2014. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Jakarta : FHUI. Majalah Mahkamah Agung Nomor 3 Edisi Desember 2013. Solihin, Dadang. (2006).Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel. Supriyanto, Hadi. (2004). Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif, Vol. 1 Juli 2004. Rochman, Meuthia Hame. (2000). GoodGovernance: Prinsip, Komponen, dan Penerapannya. International Framework for Court Execellence. (2008). National Center for State Court U.S.A. III. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Amandemen (1999 – 2002). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjukan dan pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Petugas Informasi dan Penanggung Jawab Informasi pada Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dann Jajaran Satuan Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. IV. Sumber Lain Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007 – 2014. Laporan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2011. http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/periode/upload Diakses pada tanggal 8 Januari 2016. https://www.mahkamahagung.go.id/. Diakses pada tanggal 8 Januari 2016. http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/slug/alur-penyelesaian-sengketa-informasi. Diakses pada tanggal 8 Januari 2046