Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PP 43/2015 bagi Akuntan Publik di Indonesia, menganalisis alasan mendalam pembentukan PP 43/2015, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip dasar kode etik kerahasiaan, serta mengetahui apakah penerapannya sudah dilakukan oleh Akuntan Publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dengan dilakukannya wawancara semi terstruktur dan observasi. Adapun untuk memperoleh data sekunder menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Akuntan Publik diharapkan dapat membantu Pusat Pelaporan Aanalisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam meminimalisir tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan korporasi sebagai kliennya serta sebagai upaya mitigasi risiko bagi profesi tersebut. PP 43/2016 tidak bertentangan dengan prinsip dasar etika profesi kerahasiaan Akuntan Publik. Penerapan PP 43/2015 belum dilakukan oleh Akuntan Publik di Indonesia dikarenakan beberapa keterbatasan dalam pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan klien serta belum terbentuknya regulasi pendukung seperti prinsip Know Your Client (KYC), tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan sanksi tegas bagi Akuntan Publik oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) untuk membuat PP 43/2015 dapat fully implemented. Kata kunci: PP 43/2015, transaksi keuangan mencurigakan, Akuntan Publik, PPATK, pencucian uang. AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT LAW NUMBER 43 YEAR 2015 FOR PUBLIC ACCOUNTANTABSTRACT This research aims to determine the implementation of PP 43/2015 for Public Accountant in Indonesia, to analyze in-depth reasons why PP 43/2015 established, to analyze congruity between PP 43/2015 with the fundamental ethical principle of confidentiality of Public Accountant and to determine whether the implementation of PP 43/2015 has been committed by Public Accountant in Indonesia. The method used for this research is descriptive qualitative. Primary data obtained by doing semi-structured interviews and observation. And then, for obtaining the secondary data used library research. One of the result of this research is Public Accountant are expected to help PPATK in minimizing money laundering in Indonesia by detect and report suspicious financial transactions of corporate as it's client. PP 43/2015 does not contradict with the fundamental ethical principle of confidentiality of Public Accountant in Indonesia. Public Accountant have not implemented PP 43/2015 due to some limitations in the detection of suspicious financial transactions process and government (Supervisory and Regulatory Agencies) has not set the supporting regulations such as Know Your Client's principles, systematic procedures for reporting suspicious financial transactions, and strict sanctions for Public Accountant to make PP 43/2015 can be fully implemented. Keywords: PP 43/2015, suspicious financial transactions, public accountant, PPATK, money laundering DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (edisi kedua). Jakarta: PT Bumi Aksara Adityasih, Tya., (2010). Analisa Pengaruh Pendidikan Profesi, Pengalaman Auditor, Jumlah Klien (Audit Capacity) dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. Tesis: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Library UI. Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Azharziva. (28 Oktober 2013). Money Laundry: Latar Belakang, Sejarah dan Cara Penanggulangan dari Sudut Pandang Hukum Nasional dan Pidana Internasional, (Online), (https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-dan-cara-penanggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-Internasional/, diakses 10 Oktober 2015). Bartlett, B. L. (Desember 2002). The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development, 18-23, (Online), (http://www.afp.gov.au/~/media/afp/pdf/m/money-laundering-02.pdf, diakses pada 5 Oktober 2015). Bertens, K. (2007). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Media Group. CNN Indonesia. (7 Juli 2015). Ada 6 Profesi lagi yang Wajib Lapor Transaksi Mencurigakan, (Online), (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150707100731-12-64830/ada-6-profesi-lagi-yang-wajib-lapor-transaksi-mencurigakan/, diakses pada 26 Agustus 2015). DetikNews. (3 Juli 2015). Jokowi Tekan PP Kewajiban Lapor PPATK Soal Transaksi Mencurigakan, (Online), (http://news.detik.com/berita/2959361/jokowi-teken-pp-kewajibanlapor-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan, diakses pada 25 Agustus 2015). FATF. (Oktober 2003). FATF Standards: FATF 40 Recommendations (Incorporating all subsequent amandements until October 2004, (Online), (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf, diakses pada 10 Oktober 2015). Force, Melissa. (2012). Michigan Practitioner's Perceptions and Impacts of the 150-Rule Hour. Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Business Administration, Concentration: International Business and Finance. Halif. (2011). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, (Online), (http://library.unej.ac.id/client/search/asset/1066, diakses pada 5 Oktober 2015) Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Hukum Online.com. (7 September 2015). Sebuah Diskursus Wajib Lapor Profesi Penjaga Gawang, (Online), (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55eceaf1de93f/sebuah-diskursus-wajib-lapor-profesi-penjaga-gawang, diakses pada 20 September 2015). Hukum Online.com. ( n.d.). Daftar Peraturan Kepala PPATK, (Online), (http://www.hukumonline.com/pusatdata/view/nprt/lt49c9d2e5a0dd6, diakses pada 20 September 2015). Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. JPNN. (22 November 2013). Hukuman Gayus Tambunan Tetap 30 Tahun, (Online), (http://www.jpnn.com/read/2013/11/22/202249/Hukuman-Gayus-Tambunan-Tetap-30-Tahun-/page3, diakses pada 5 Januari 2016) Kompasiana. (24 April 2014). Kejahatan Korporasi dalam Penerapan Sanksi Hukum, (Online), (http://www.kompasiana.com/tmr1/kejahatan-korporasi-dalam-penerapan-sanksi-hukum_54f7867fa333112c6f8b473d, diakses pada 20 November 2015). Kontan. (28 Juli 2015). Menyempitkan Ruang Gerak para Pencuci Uang, (Online), (http://pemeriksaanpajak.com/2015/07/28/menyempitkan-ruang-gerakpara-pencuci-uang/, diakses pada 25 September 2015). Listya, Galuh. (14 Oktober 2013). Definisi Etika Profesi, (Online), (http://listyawidhati.blogspot.co.id/2013/10/definisi-etika-profesi.html, diakses pada 28 Oktober 2015). Mardi. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Bogor: Ghalia Indonesia. Mardiasmo. (1 Mei 2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, 24-28. Milles, M. H., & J, S. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). California: SAGE Publication, Inc. Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Rosda. Nasution, E. (28 Oktober 2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan, (Online), (http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15186/Praktik-pencucian-uang-Edi-Nasution.pdf/f0c7e4f1-35a8-4d8b-9a4c-397791bee7ec, diakses 15 Oktober 2015). NCB-Interpol Indonesia. (2 Januari 2013). Kejahatan Transnasional: Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang, (Online), (http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/pencucian-uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang, diakses pada 1 November 2015). Pemeriksaan Pajak.com. (28 Juli 2015). Menyempitkan Ruang Gerak Para Pencuci Uang, (Online), (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55eceaf1de93f/sebuah-diskursus-wajib-lapor-profesi-penjaga-gawang, diakses pada 25 September 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK (Januari 2015). Laporan Tahunan 2014, (Online), (http://www.ppatk.go.id/files/LaporanTahunan20141.pdf, diakses 26 Oktober 2015). PPATK (Januari 2016). Laporan Tahunan 2015, (Online), (http://www.ppatk.go.id/files/Laptah2015Final0.pdf, diakses 15 Januari 2016) PPATK. (n.d.). Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, (Online), (http://www.ppatk.go.id/pages/view/12?reloaded=yes, diakses 26 Oktober 2015). PPPK. (2015). Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 2014, (Online), (http://pppk.kemenkeu.go.id/Publikasi/GetPdfFile?fileName=Profil%20AP%20dan%20KAP%202015.pdf, diakses pada 2 Oktober 2015). Stice, Stice, & Skousen. (2009). Intermediate Accounting: Akuntansi Keuangan Vol 1 (9th ed.). Jakarta: Erlangga. Sudiharsa, I. (2 Juli 2008). Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Perbankan, (Online), (https://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/, diakses pada 10 Oktober 2015). Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Jakarta: Alfabeta. Tirtakusuma, I.J. (13 Juli 2013). Advocate and Counsellor at Law: Telaah Sejarah Terhadap UU No. 15 Tahun 2002 – UU No. 25 Tahun 2003, (Online), (https://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/, diakses 2 Oktober 2015). Tuanakotta, Theodorus. (2007). Setengah Abad Profesi Akuntan. Jakarta: Salemba Empat Umar, Husein. (2003). Metode Riset Akuntansi Terapan. Jakarta: Ghalia Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Universitas Bakrie. (2012). Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Jakarta. Utama, P. (n.d.) Gatekeepers, Money Laundering, and Asset Recovery: Piercing the Riddle, 9-10. Wahab, A. S. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Wikipedia. (n.d.). Penelitian Kualitatif, (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif , diakses pada 3 Oktober 2015). Wikipedia. (n.d.). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan, diakses pada 27 Oktober 2015). Wikipedia. (n.d.). Peraturan Pemerintah: Indonesia, (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_%28Indonesia%29, diakses pada 27 Oktober 2015). Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik, Teori, dan Proses (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Presindo