Disparitas Putusan Pidana Narkotika Antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.)

Kata Kunci : Narkotika, Hukuman,Justice Collaborator, Disparitas Peran kesaksian yang dilakukan pelaku kejahatan dalam mengungkap bahkan membantu terungkapnya suatu perkara disebut Justice Collaborator. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Namun bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama, jarang sekali yang mendapatkan hak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 217/PID/2014/PT.DKI). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan mengetahui faktor penyebab disparitas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hokum. Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan majelis hakim kurang tepat dalam menjatuhkan putusan dan hukuman pidana kepada kedua terdakwa yaitu Shane Ian Dimech dan Jacky Saputra, terdapat sedikit kekurang lengkapan dalam pertimbangan majelis hakim, yaitu majelis hakim sama sekali tidak membahas mengenai keterangan terdakwa Jacky Saputra yang telah memberikan informasi terhadap Pihak Kepolisian sehingga terdakwa Shane Ian Dimech dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dapat diajukan ke pengadilan. (Kesimpulan) Seharusnya keterangan terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Sehingga saran yang diajukan adalah kedepannya majelis hakim diharapkan memberikan pertimbangan yang meringankan bagi hukuman terdakwa yang bekerja sama dengan aparatur penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)