Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Illegal Fishing) Yang Dilakukan Kapal Ikan Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 99 K/Pid.Sus/2014)

Kata Kunci : Illegal Fishing Illegal Fishing adalah Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing diperairan yang berada dibawah yuridiksi satu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya. IUU Fishing sering kali menyebabkan penurunan stok sumber daya ikan serta hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi nelayan yang beroperasi secara legal. Penelitian ini dilakukan bertujuan memberikan pemahaman mengenai putusan pengadilan nomor 99 K/Pid.Sus/2014 yang terjadi diwilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia yang dirugikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan hakim berdasarkan putusan nomor 99 K/Pid.Sus/2014 Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini kurang tepat yaitu hanya memberikan tindakan hukum denda dan perampasan kapal. Putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap kasus illegal fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, diperairan Laut Cina Selatan Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah menerapkan penjatuhan pidana denda dan perampasan kapal ikan KM. BV 5284 TS berbendera Vietnam beserta isinya tanpa pidana penjara (hukuman badan). (Kesimpulan) putusan pengadilan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009. Hanya kapal-kapal yang betulbetul terbukti menangkap hasil laut diperairan Indonesia tanpa memiliki dokumen resmi yang akan di tenggelamkan. Para awak kapal akan dideportasi kenegara asal. Namun penjatuhan hukuman pada kasus nomor 99 K/Pid.Sus/2014 tersebut dirasakan kurang mendekati keadilan karena hanya menjatuhkan pidana denda tanpa adanya pidana penjara badan terhadap pelaku yang paling bertanggungjawab dalam kegiatan illegal fishing di Negara Republik Indonesia hal ini dapat dirasa kurang menimbulkan efek jera