Solusi Permasalahan Daluwarsa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.Sus/2011)

Kata kunci: Daluwarsa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Bila membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan secara sempit muncul pendapat bahwa semua kasus Pemutusan Hubungan Kerja telah daluwarsa bila dalam satu tahun tidak digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Perdebatan tentang daluwarsa Pemutusan Hubungan Kerja sampai saat ini masih terus bergulir di antara praktisi hubungan industrial. Karena itu, diskusi tentang daluwarsa pengajuan gugatan permsalahan Pemutusan Hubungan Kerja makin menarik manakala perdebatan itu menelisik ketentuan hukum yang saling bertolak belakang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 bila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.Sus/2011 dan kedudukna Hukum Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dijadikan dasar Hukum untuk menolak gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang pengajusannya melebihi1 (satu) tahun. Untuk Meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode hukum normative artinya yang menekankan pada penggunaan data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 Tentang Permohonan Pengajuan Undang- Undang Nomor: 13 Tahun 2003 masih lemah terutama dalam pemaham isi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003. Faktanya peraturan dan penegak hukum belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja. Hal tersebut terlihat bahwa dalam memutus perkara terhadap permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja, majelis hakim tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 dan menolak gugatan dengan alasan daluwarsa. Selain itu seharusnya diakukan upaya hokum luar biasa agar mendapatkan kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang isinya terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Kesimpulan dan saran) penolakan gugatan tersebut tentunya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003. Semestinya gugatan tersebut tidaklah ditolak karena daluwarsa tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk memastikan adanya kepastian hokum maka harus ditempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung