Analisis Yuridis Penerapan pasal 368 ayat 2 KUHP Tentang Pemerasan Dengan Pengancaman Di Pengadilan Negeri Bekasi (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pid.Bs/2015/PN.BKS)

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Pemerasan dan Pengancaman. Tindak Pidana Pemerasaan dengan Pengancaman kekerasan termasuk dalam tindak pidana biasa. Pemerasan dengan pengancaman kekerasan dikategorikan sebagai kejahatan biasakarena korban yang diakibatkan oleh tindak pidana pemerasaan dengan pengancaman kekerasan adalah sangat masif, karena dengan pemerasan dan pengancaman kekerasan, kerugian yang diderita oleh seseorang sangat merugikannya atau bagi orang lain. Sebagaimana tertuang dalam Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan, dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Namun demikian dalam pasal 368 ayat 2 yaitu berlaku pada ketentuan pasal 365 ayat (2), ayat (3), ayat (4). Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan putusan pengadilan negeri bekasipusat nomor 166/K/Pid.B/2015/PN.BKS tanggal 17 Maret 2015yang menangani kasus pemerasan dengan pengancaman kekerasan yang menurut penulis meskipun penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri kurang tepat, serta mengenai kewenangan hakim pengadilan negeri yang belum diatur secara pasti terhadap penanganan perkara ini. (Kesimpulan dan saran) agar penjatuhan hukuman dapat dipertegas terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan pengancaman kekerasan dengan tujuan memberikan efek jera sebagai bentuk penanganan yang ekstra karena mengingat pemerasan dengan pengancaman kekerasan sebagai kejahatan yang biasa. Dan untuk para penegak hukum agar dalam melakukan tugasnya bukan hanya berpedoman kepada undang-undang semata melainkan pada hati nuraninya terutama hakim. Selain pemerintah juga harus membuat pengaturan yang pasti terhadap kewenangan hakim dalam perkara ini