Analisis Kasus Kepailitan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus Kepailitan PT lstaka Karya (Persero)

Kata Kunci : BUMN, Kepailitan, Wanprestasi, Harmonisasi, BUMN Publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu­ satunya pihak yang dapat mengajukan pemyataan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. Berdasarkan ketentuan ini, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Peninjauan Kembali, PT Istaka Karya (Persero) sebagai BUMN yang dianggap bergerak di bidang kepentingan publik tidak dapat dimohonkan pailit, kecuali o1eh Menteri Keuangan. Namun demikian, Penje1asan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham. Penafsiran kriteria "tidak terbagi atas saham" ini menjadi perdebatan sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT lstaka Karya (Persero) pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) setelah Putusan Peninjauan Kembali serta dampak ke depan dari upaya Kreditur untuk mempailitkan BUMN. Penelitian ini menggunakanjenis penelitian hukum normatif dan pendekatan sinkronisasi perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terjadi ketidakharmonisan penerapan ketentuan perundang-undangan kepailitan atas BUMN, khususnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, namun di sisi lain bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Putusan Peninjauan Kembali atas PT lstaka Karya (Persero) merupakan putusan final yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) adalah tidak pailit. Namun demikian, putusan ini memiliki celah hukum dimana sebenranya secara tekstual PT lstaka Karya (Persero) tidak termasuk dalam BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Disarankan agar dilakukan harmonisasi perundang-undangan terkait kepailitan BUMN agar tercipta kepastian hukum