Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan pemilihan tempat bersalin oleh ibu di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, (2) Dasar hukum adanya pungutan denda terhadap persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengambil 13 orang informan sebagai sumber data primer yang terdiri dari 3 dari pihak Tenaga Kesehatan dan 10 dari masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penel...
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES AKHIR TAHUN ANGGARAN...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Neger...
Dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah, berdasarkan Peraturan ...
Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman d...
Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman d...
Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat d...
Pemerintah Indonesia memiliki program untuk menciptakan lapangan pekerjaansebanyak-banyaknya. Bersam...
Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat d...
Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat d...
Skripsi Yang Berjudul“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN STUDI KASUS D...
Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat...
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBDes Akhir Tahun Anggaran...
Tujuan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan dan me...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Neger...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Neger...
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES AKHIR TAHUN ANGGARAN...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Neger...
Dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah, berdasarkan Peraturan ...
Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman d...
Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman d...
Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat d...
Pemerintah Indonesia memiliki program untuk menciptakan lapangan pekerjaansebanyak-banyaknya. Bersam...
Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat d...
Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat d...
Skripsi Yang Berjudul“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN STUDI KASUS D...
Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat...
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBDes Akhir Tahun Anggaran...
Tujuan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan dan me...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Neger...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Neger...
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES AKHIR TAHUN ANGGARAN...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Neger...
Dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah, berdasarkan Peraturan ...