IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)PADA KANTOR BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (BLKI) KOTA MAKASSAR

Pelaksanaan pembangunan memerlukan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aparatur negara memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintah saat ini, yaitu: 1) kelembagaan birokrasi pemerintah yang besar dan didukung oleh sumber daya aparatur yang kurang profesional; 2) mekanisme kerja yang sentralistik masih mewarnai kinerja birokrasi pemerintah; 3) kontrol terhadap birokrasi pemerintah masih dilakukan oleh pemerintah, untuk pemerintah, dan dari pemerintah; 4) jabatan birokrasi yang hanya menampung jabatan struktural dan pengisiannya seringkali tidak berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan; 5) penataan sumberdaya aparatur tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan penataan kelembagaan birokrasi