EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TAKALAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi PKL,kebijakan pemerintah terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Takalar,mengetahui kendala Pemerintah Daerah di Kabupaten Takalar terhadap kebijakan pemerintah tentang PKL dan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah bagi PKL di kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Pedagang Kaki Lima sebanyak 96 orang. Tekhnik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive random sampling dengan menetapkan jumlah sampel 5 dari PKL dan 3 orang dari informan. Dalam pengumpulan data menggunakan tekhnik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan tekhnik analisis data menggunakan tekhnik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Eksistensi PKL di Kabupaten Takalar ditinjau dari segi sosiologis adalah peluang usaha Pedagang Kaki Lima bagi sektor perekonomian dapat dilihat pada seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dan dari segi yuridis adalah mengenai penataan PKL yang cukup baik. 2). Kebijakan pemerintah di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut : mengizinkan PKL berjualan di satu sisi jalan di area-area tertetentu, menmengizinkan PKL beroperasi pada jam-jam tertentu,tidak menerapkan penggusuran kecuali jika adsa keluhan yang disampaikan resmi ke kantor daerah atau instansi pemerintah lainnya dan menerapkan transparasi dalam penarikan retribusi bagi yang belum mempunyai hak milik atau lokasi tersebut. 3). Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terhadap penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima seperti : Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang menangani Pedagang Kaki Lima, belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menata Pedagang Kaki Lima, dan belum ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai Pedagang Kaki Lima. 4). Upaya pemerintah Kabupaten Takalar terhadap penataan dan pemberdayaan PKL seperti; pemerintah daerah mensosialisasikan upaya upaya yang harus dilakukan satpol PP dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima,mengadakan penyuluhan atau kampanye PKL minimal satu kali satu bula