Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, (2) Faktor Pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, (3) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar untuk mengatasi penghambat/kendalakendala dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang dimana sumber data primer yang menjadi informannya adalah Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan masyarakat yang pernah melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Takalar meliputi tahap: (1) Pra-mediasi yang meliputi: pengaduan permasalahan tanah oleh masyarakat, analisis berkas pengaduan, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, (2) Proses mediasi penyelesaian sengketa tanah (3) Kegiatan akhir mediasi yaitu membuat perjanjian perdamaian kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, Dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar bisa terlaksana karena adanya faktor pendukung seperti: (1) Aturan hukum yang mempermudah dan memperjelas dalam menyelesaikan sengketa tanah, (2) Kemampuan mediator dalam bernegosiasi, (3) Keinginan dan kepercayaan kedua belah pihak memilih mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapinya, sedangkan penghambat atau kendala yang dihadapi dalam menyelesaiakan sengketa tanah melalui mediasi adalah: (1) Pemerintah setempat tidak datang bersaksi, (2) Pemahaman atau pendidikan masyarakat yang kurang, (3) Tidak ada iktikad baik dari para pihak yang bersengketa yaitu memberikan bukti atau keterangan yang cacat hukum, Dengan hambatan atau kendala tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar mengupayakan: (1) pelaksanaan mediasinya ditunda agar pemerintah dan para pihak bisa hadir atau dengan cara para pihak tersebut dipersilahkan untuk didampingi pihak yang dipercaya atau ahli yang terkait dengan Sengketa dan Konflik, (2) memberi saran-saran yang baik, menyampaikan agar pihak yang bersengketa memberikan keterangan atau bukti yang benar, (3) Tim penyelesaian sengketa bekerjasama dengan tim Survei, pengukuran dan pemetaan tanah serta tim Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengkajian di lapangan/Tanah sengketa untuk mengetahui kesusaian data pelapor atau terlapor dengan kondisi di lapanga