Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pemenuhan hak peserta BPJS di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, (2) Perbedaan Pelayanan kesehatan yang di berikan oleh pihak RSUD kepada pasien jika di lihat dari titngkatan kelas perawatan (3) Hambatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum daerah Andi Makkasau Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, kuisioner, wawancara dan dokumentasi.Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan(1) hak-hak pasien peserta BPJS yang menjadi pasien di RSUD Andi Makkasau ini belum terpenuhi secaraoptimal dikarenakan pemberian hak bagi pasien diberikan dengan cara berbeda-beda oleh pihak rumah sakit baik dari jumlah dokter ataupun perawat sesuai dengan kelas pesertaan pasien BPJS. (2) terdapatperbedaan pelayanan yang di berikan oleh pihak RSUD Andi Makkasau terhadap pasien kelas I, kelas II dan kelas III. Pihak RSUD memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien kelas I, pelayanan yang kadang lambat dan kadang cepat di ruang perawatan kelas II dan pelayanan yang lambat di ruang perawatan kelas III.(3) Hambatan dalam pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare terdiri dari, hambatan dari pihak pasien, keluarga pasien yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak dokter dan perawat, yang di keluhkan oleh keluarga pasien di ruang perawatan kelas III, hambatan bagi pihak RSUD dalam menjalankan JKN di RSUD Andi Makkasau karena banyak pasien yang belum jelas status kepesertaannya. Sehingga pihak rumah sakit memberikan kebijakan kepada pihak pasien untuk mengurus kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Kendala berikutnya adalah pihak RSUD Andi Makkasau kepada pemerintah yaitu pengunaan kartu Indonesia sehat, dimana beberapa pasien yang datang ke RSUD Andi Makkasau membawa kartu namun ternyata kartu tersebut tidak bisa di gunakan lagi. Pihak RSUD sendiri telah mengkonfirmasikan hal tersebut kepada pemerintah,namun Dinas Kesehatan berdalih bahwa memang ada beberpa masyarakat pemegang KIS yang sudah dicabut penggunaan kartunya dengan alasan pemegang sudah tidak layak untuk memiliki KIS tersebut