OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRK ACEH UTARA (STUDI DANA GAMPONG PERIODE TAHUN 2014-2019)

ABSTRAKFungsi DPRK salah satu yang penting pemerintahan di daerah, DPRK dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan dari garis yang sudah ada. Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan terkendala minimnya pengawasan di internal dan eksternal Gampong, tapi juga kurangnya kemampuan sebagian perangkat gampong dalam pengelolaan dana Gampong dan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahapan pertanggungjawaban dana gampong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum tersusunya agenda pengawasan dan mekanisme tindaklanjut dalam pelaporan hasil pengawasan di DPRK fungsi pengawasan yang diemban oleh dewan merupakan fungsi yang melekat dan tidak terbatas dalam pelaksanaannya, sehingga agenda yang mencakup aspek pengelolaan pengawasan meliputi penentuan arah kebijakan pengawasan. Solusinya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilakukan pansus langsung turun ke lapangan untuk mengadakan pengawasan meninjau pelaksanaannya pembangunan dan biasanya dilaporkan ke kecamatan atau gampong yang ada di Aceh Utara. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini pengawasan DPRK bertujuan menjamin pemerintah daerah menjalankan program sesuai rencana dan ketentuan perundangan berlaku. Fungsi pengawasan DPRK sesungguhnya sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRK belum dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRK kurang efektif serta solusi yang dihadapi menjalankan fungsi pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Kata Kunci:Fungsi Pengawasan DPRK, Dana Gampong. ABSTRACTThe DPRK functions one of the most important governance in the region, the DPRK can exercise control over the executive, so that in carrying out its duties the executive does not deviate from the existing line. In the implementation of supervision in the field is constrained by the lack of supervision in the internal and external Gampong, but also the lack of ability of some gampong devices in the management of Gampong and planning funds, implementation, to the stage of accountability of gampong funds. This research uses qualitative method with descriptive approach, collecting data obtained by two ways that is primary data and secondary data. Primary data is data obtained from the field through direct interviews with informants while secondary data obtained from literature research is by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research. The result of the research indicates that the implementation of the DPRK oversight function in the administration of the government, the absence of supervisory agenda and the follow-up mechanism in reporting the results of supervision in the DPRK oversight function which is assumed by the council is an inherent and unlimited function in the implementation, so the agenda covering the supervision management aspect includes determination direction of supervisory policy. The solution in the supervision of the governance is that the special committee is executed directly to the field to monitor the implementation of the development and is usually reported to the kecamatan or gampong in North Aceh. Can be drawn the conclusion in this study DPRK supervision aims to ensure local governments run programs according to the plan and the provisions of legislation apply. The DPRK's oversight function is in fact a more strategic political oversight system and not a technical oversight of the administration and the implementation of the DPRK's oversight function to date is still considered not optimal in supervising the running of the local government. The supervisory function undertaken by the DPRK has not yet been felt by the community, so it appears that the DPRK's supervision is less effective and the solution faced in carrying out supervisory functions towards good governance.Keywords: DPRK Supervision Function, gampong funds