KONSEKUENSI SISTEM SELF ASSESSMENT PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Self assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan kemudian membayarkan pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perilaku pajak Bapak Budi, mengetahui bagaimana perilaku pajak seharusnya dilakukan Bapak Budi, mengetahui kesesuaian pelaporan pajak yang dipraktekan oleh Bapak Budi dengan ketentuan perpajakan, mengetahui konsekuensi dari ketidaksesuaian antara praktek dengan ketentuan perpajakan. Peneliti menggunakan data sekunder, menggunakan metode analisis deskriptif dalam pembahasannya Bapak Budi adalah seorang jasa perantara dan menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri yaitu berprofesi sebagai seorang makelar kendaraan dan tidak menggunakan biro dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini kemudian memperoleh hasil yaitu kewajiban perpajakan Bapak Budi sebagai seorang jasa pearantara adalah menyetor PPh pasal 25 setiap bulannya, serta melaporkan SPT tahunan menggunakan formulir 1770 paling lambat sebelum tanggal 31 maret setiap tahunnya dalam melakukan kewajiban pajaknya tersebut, Bapak budi selalu tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. Tetapi Bapak Budi menyetor PPh pasal 29 pada tahun 2012 lebih kecil dari seharusnya, sehingga atas selisih tersebut Bapak Budi harus membayar beserta dengan sanksi administrasinya