PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

ABSTRAK Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum terutama di lembaga pesyarkatan walaupun narapidana telah melanggar hukum. Narapidana harus diayomi dan diperlakukan dengan adil. Tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah merupakan pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia. Dalam menerapkan hak-hak narapidana ini dibutuhkan keprofesionalan dari petugas lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narpidana tidak terlepas dari penerapan hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi keadaanya tidak sejalan dengan apa yang seharusnya diberikan kepada para narapidana. Penyebab pertama adalah masih kurangnya pemahaman petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan dan mengakselerasi hak-hak narapidana, sehingga penerapan hak-hak nrapidana di lembaga pemasyarakatan belum berjalan sebagaiman mestinya sperti pemberian Pembebasan bersyarat(PB), asimilasi, Cuti Menjelang Bebas(CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga(CMK) dan hak napi lainnya. Permasalahan pokok dalam peneltian ini ialah Bagaimanakah penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, apakah kendala penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam menerapkan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan. Sedangkan sifat penelitan bersifat deskriptif, yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelakan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan pemasalahan. Dalam penelitian penulis mencoba menggambarkan bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Pelaksanaa penerapan hak-hak narapidana berpedoman kepada Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dan keputusan Mentri Kehakiman RI nomor.M-01.PK.03.02 tahun 2001 tentang persyaratan cuti mengunjungi keluarga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan hak-hak narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang telah berjalan dengan sesuai dengan walaupun ada beberapa hak narapidana yang belum terlaksana dengan baik, ini dikarenakan msih banyaknya narapidana yang belum mengerti akan semua hak mereka dan bagai mana prosesnya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan kesulitan yang menghambat keberhasilan penerapan hak-hak narapidana yaitu kurangnya tenaga kerja atau pegawai lembaga pemasyarakatan yang belum professional, kurangnya penyuluhan tentang hak-hak mereka, ini dikarena lembaga pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya untuk 350 orang narapidana sekarang sudah mencapai 547 orang sehingga tidak meratanya narapidana yang paham akan hak-haknya. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi kinerja dari tenaga kerja atau petugas lembaga pemasyarakatan dalam pemberian penyuluhan sehingga narapidana paham dan bisa meminta hak mereka sebagai narpidana