Analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Semarang nomor 0057/PDT.P/2016/P.A SMG tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik

Praktek wali adhal tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktik wali adhal sering dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya. Fenomena terjadinya wali adhal tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar’i. Alasan syar’i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara’. Kasus yang diajukan oleh calon mempelai perempuan di Pengadilan Agama Semarang tentang wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik membuat penulis ingin engkaji lebih jauh tentang bagaimana hukum formil dan hokum materil dalam penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/p.a Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik. Metode yang penulis gunakan, yang pertama jenis penelitian adalah dokumen, yang kedua sumber data adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (pengganti) yang memiliki informasi atau data yang berupa dokumen dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, teori hukum, fiqih munakahat. Yang ketiga metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, yang keempat metode analisis data menggunakan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata dan teliti. Hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, Hukum Formil dalam penetapan tersebut tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, yaitu Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan yang walinya adhal, maka Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Kedua, Hukum Materil dalam memutuskan penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan, bahkan saat wali dipanggil 2 kali oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan, wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas, bahkan secara hukum syara’ antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesusuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segeraditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat zina, kawin lari, bahkan nikah sirri, karena hal ini dilarang oleh hukum Islam