Penetapan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Pemalang : studi analisis terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan oleh PPPN

Berdasarkan banyaknya permohonan itsbat nikah yang berasal dari Kec. Watukumpul dan adanya PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengdilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka Penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, Pengadilan Agama Pemalang dapat Melaksanakan Itsbat nikah massal di kec. Watukumpul, permasalahan yang dialami oleh para pemohon adalah pernikahan mereka tidak dicatatkan oleh Modin Desa/PPPN yang seharusnya memberitahukan kehendak pernikahan ke KUA Kec. Watukumpul akan tetapi tidak melakukannya. Yang menyebabkan para pemohon tidak mempunyai buku nikah, Para pemohon itsbat nikah memohon itsbat nikah untuk pembuatan Akta kelahiran Anak yang ayahnya tercantum di dalamnya, guna mendaftar sekolah, kerja, dan untuk kepentingan lainnya. Yang pada Akhirnya oleh Pengadilan Agama Pemlang dapat dilaksanakan Itsbat nikah massal yang berjumlah 126 perkara dan dapat diputus semua. Metodologi yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah penelitian lapangan (filed reseach), (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang atau para Pemohon yang mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pelayanan terpadu itsbat nikah massal di Pengadilan Agama Pemalang dan data sekunder, (3), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: Pertama, beberapa faktor yang membuat para pemohon itsbat nikah mengajukan permohonan diantaranya: Pertama Ekonomi, rata-rata para pemohon bekerja sebagi petani, Kedua keadaan dan medan daerah di Kecamatan Watukumpul yang terdiri dari perbukitan yang sulit dijangkau, Ketiga pembuatan akta kelahiran anak, faktor yang ketiga ini yang memotifasi pemohon untuk mengajuakan itsbat nikah yang masuk dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama Pemalang. Kedua pertimbangan hukum dalam memeriksa hakim Berpegangan pada ketentuan Undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) KHI. Serta berpedoman pada SEMA No. 3 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Dasar Pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah massal adalah dengan Ijtihad hakim yang juga berlandaskan dengan mengutip Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaan masing-masing, serta KHI pasal 7 ayat (3) tentang pengitsbatan pernikahan, serta dalil-dalil syar’i yang dalam hal ini qoidal fiqhiyyah, Maslahah mursalah guna untuk kepentingan kemsalahatan Umat Islam. Karena bila permohonan mereka ditolak akan mengakibatan anak-anak dan wanita yang menjadi korban karena status mereka tidak pasti di mata hukum dan negara