Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati : perspektif fiqih dan undang-undang

Pahala yang tidak akan putus setelah kematian ada 3, shodaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Shodaqoh jariyah bisa diaplikasikan dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam bentuk wakaf.Wakaf merupakan ibadah yang akan selalu mengalir pahalanya untukwakif (orang yang berwakaf) walaupun wakif sudah meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negaranegara lainnya.Di Indonesia, wakaf dapat dikatakan bukan hal yang baru berkembang di masyarakat. Setelah berjalan sekian lama, tepatnya pada tahun 1991, disahkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai wadah dari perwakafan tersebut. Walaupun sudah ada wadahnya, ternyata peraturan wakaf tersebut belumlah lengkap. Lebih lanjut, ketegasan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tentang wakaf ini merupakan langkah awal untuk memasuki era baru perwakafan di Indonesia karena UU tersebut memberikan paradigma baru bagi perwakafan di Indonesia, yaitu adanya wakaf produktif.Selain itu ditandai juga dengan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tanggal 13 Juli 2007.Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Maggoyoso Kabupaten Pati.Permasalahan ini terfokus pada praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif dan implikasinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio-legal atau nondoktrinal.Sumber data primer dalam penelitian ini dengan metode wawancara kepada pengurus yayasan, nadzir, serta wakif. Sementara data sekunder diperoleh menggunakan metode dokumentasi dari arsip dokumen yayasan. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian tersebut adalah Di dalam Undang-undang atau secara normatif belum ada yang mengatur boleh atau tidaknya wakif mengelola harta wakafnya sendiri, namun ulama fiqih sudah mengatur hal tersebut.Wakif diperbolehkan mengelola harta wakafnya sendiri jika pada saat akad wakaf dilaksanakan wakif mensyaratkan hal tersebut