Analisis kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada kelompok nelayan di Kota Banda Aceh

The objective of the study was to analyze the policy of increasing the effectiveness of providing PUMP funds to fishermen groups in Kota Banda Aceh. Mina Rural Business Development Program (PUMP) was one of the models developed by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to overcome poverty for coastal communities. From the previous research data, it was known that PUMP funding is considered ineffective because there were still many people who did not benefit from this PUMP fund and the improper use of PUMP funds targeted by beneficiary communities. To improve the effectiveness of PUMP funding, it was necessary to do in the policy analysis on the effectiveness of this PUMP fund. Analysis Hierarchy process (AHP) was used to look at the policies to be used for the effectiveness of PUMP grants. The method of collecting data was the interview or deep interview with policymakers in DKP Aceh Province, with NGOs and academics in Banda Aceh. The Results of Analysis Hierarchy process shows the criteria that mainly influence the increasing effectiveness of PUMP funding assistance to the fishermen economy are human resources, followed by time and human resources. While the policy priority of increasing the effectiveness of PUMP funding to the fishermen economy is to increase the capacity of the fishermen's supervisor, followed by management financial training of fishermen and intensively monitoring post-aid activities. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP pada kelompok nelayan di Kota Banda Aceh. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) merupakan salah satu model yang dikembangkan oleh Dirjen Perikanan Kelautan (DKP) untuk menggulangi kemiskinan bagi masyarakat pesisir. Dari data penelitian sebelumnya, diketahui bahwa bantuan dana PUMP ini dinilai tdak efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh manfaat dari dana PUMP ini dan penggunaan dana PUMP yang tidak tepat sasaran oleh masyarakat penerima bantuan. Untuk meningkatkan efektivitas pemberian dana PUMP tersebut maka perlu dilakukan di analisa kebijakan tentang efektivitas pembarian dana PUMP ini. Analisis Hirarki Proses digunakan untuk melihat kebijakan yang akan digunakan untuk efektivitas pemberian dana PUMP. Metode pengambilan data adalah wawancara atau deep interview dengan pengambil kebijakan yang ada di DKP Provinsi Aceh, dengan LSM yang ada di banda Aceh serta dengan pihak akademisi yang ada di Banda Aceh. Hasil yang didapat adalah Hasil Analisis Hirarki Proses menunjukkan kriteria yang paling mempengaruhi peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan adalah kriteria sumberdaya manusia, kriteria waktu dan kriteria SDM. Sedangkan prioritas kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan adalah peningkatan kapasitas tenaga pembimbing diurutan pertama, diikuti pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan dan pemantauan secara intensif kegiatan pasca penyaluran bantuan. Sedangkan kriteria yang paling mempengaruhi peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan adalah kriteria sumberdaya manusia, kriteria waktu dan kriteria SDM