PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANTAENG

Latar Belakang Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesiaakan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat.Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam pembangunan Negara.Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama pada pajak terus meningkat.Menurut Rochmat Soemitro (2011: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP 2007 (Ahmad Komara), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pentingnya pajak bagi negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang