Analisis hukum Islam dan hukum perdata tentang perwalian anak yang lahir dari ibu di bawah umur akibat pemerkosaan oleh ayah tiri: studi kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana tanggung jawab perwalian anak yang lahir dari ibu di bawah umur akibat pemerkosaan oleh ayah tiri di kelurahan Jemurwonosari kecamatan Wonocolo kota Surabaya? 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap tanggung jawab perwalian anak yang lahir dari ibu di bawah umur akibat pemerkosaan oleh ayah tiri di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo kota Surabaya? Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bu Sugiani (tetangga korban), Bu Sulis (saudara korban) dan Pak Darmudji sebagai ketua RT 06 Kelurahan Jemurwonosari. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif, dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab perwalian anak yang lahir dari ibu di bawah umur akibat pemerkosaan oleh ayah tiri di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya diampu oleh saudara perempuan dari nenek sang anak. Menurut hukum Islam, tanggung jawab perwalian anak tersebut jatuh kepada saudara laki-laki dari pihak nenek. Akan tetapi, dalam kasus ini saudara laki-laki dari sang nenek kurang begitu harmonis dengan keluarga Melati (Ibu RA). Maka demi kemaslahatan sang anak saudara perempuan nenek (bibi sang ibu) diperbolehkan untuk menjadi wali atas anak tersebut. Sedangkan menurut Hukum Perdata perwalian anak tersebut jatuh kepada ibunya. Namun, ibu dalam kasus ini tidak cakap hukum karena masih berusia 14 tahun. Maka ia tidak dapat menjadi wali atas anak tersebut. Sementara neneknya tidak mau menjadi wali atas anak tersebut dikarenakan tidak kuasa menanggung malu. Sehingga, anak tersebut diampu oleh saudara perempuan neneknya. Saudara perempuan dari sang nenek tersebut diperbolehkan menjadi wali atas anak tersebut karena telah memenuhi syarat-syarat menjadi seorang wali. Perihal urutan siapa saja yang berhak menjadi wali atas diri seorang anak tidak diatur dalam KUH Perdata. Adapun saran yang penulis sampaikan antara lain, hendaknya hukuman bagi pemerkosa di Indonesia harus lebih diperberat lagi, agar lebih memberi rasa takut bagi seseorang untuk tidak mencoba melakukan perbuatan pemerkosaan. Terlebih pemerkosaan di lingkup keluarga sendiri