Studi komparasi kompilasi hukum Islam dan ordinan undang-undang keluarga Islam Negeri Sarawak tentang persyaratan dan tata cara rujuk

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Rujuk”. Adapun rumusn masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana persyaratan dan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bagaimana persyaratan dan tata cara rujuk menurut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001. Ketiga, apa persamaan dan perbedaan kedua-dua undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif- komparasi untuk mengetahui persyaratan dan tata cara rujuk yang dijalankan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 serta persamaan dan perbedaan antara kedua-duanya. Persyaratan dan tata cara rujuk yang dijalankan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 haruslah dicatat dan diperiksa dengan teliti terkaitan persyaratan rujuk menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan ada persamaan dan perbedaan antara persyaratan dan tata cara rujuk menurut kedua undang-undang tersebut. Persamaan antara keduanya adalah dari pengertian rujuk itu sendiri bermaksud yaitu suami dapat merujuk kembali istrinya dalam masa idah talak raj’i. Perbedaan yang cukup jelas dari tata cara rujuk menurut kedua undang-undang tersebut adalah keterlibatan saksi. Contohnya menurut Kompilasi Hukum Islam kesaksian dari rujuk adalah sangat diperlukan manakalah kesaksian bagi rujuk menurut Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak adalah tidak diperlukan berdasarkan alasan tertentu di tambah pula terdapat sangsi yang dikenakan bagi pasangan yang tidak mencatatkan rujuk yang telah berlaku dalam tempoh waktu tertentu dan mediasi turut dijalankan bagi pengajuan di tingkat Mahkamah Syariah bagi istri yang setuju dan tidak setuju dengan ikrar rujuk dari suami. Sedangkan alur tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dijalankan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dijalankan di Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak (JAIS). Tentunya perbedaan ini mempunyai kekurangan maupun kelebihan dalam melaksanakan rujuk, di sini penulis mengharapkan agar kiranya skripsi ini menjadi bahan referensi bagi Kantor Urusan Agama dan Jabatan Agama Islam Sarawak, agar kiranya tata cara rujuk bisa berjalan secara ekeftif dan efisien