Analisis Maslahah Mursalah terhadap putusan nomor: 6091/pdt.g/2013/pa.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama di PA. Kabupaten Malang

Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau oleh karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing; sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan pembagian harta bersama 2/3 kepada suami dalam putusan perkara nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg dan bagaimana analisis mas}lah}ah mursalah terhadap putusan perkara nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg tentang pembagian harta bersama 2/3 kepada suami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Data yang dihimpun melalui studi pustaka, yang selanjutnya diolah dan dianalisa. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa putusan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. Hasil penelitian ini menunjukkan 2 kesimpulan sebagai berikut: 1). Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam putusan perkara nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg telah memenuhi tiga unsur tujuan penegakan hukum, bahwa majelis hakim di dalam mengadili perkara tersebut tidak menghukumi peraturan undang-undang secara tekstual melainkan berusaha menggali aspek nilai-nilai hukum terlebih dahulu yang terkandung dalam undang-undang tersebut berlandaskan rasa keadilan hukum, karena selama ini Termohon terindikasi memonopoli dan menguasai harta bersama (rumah dan laba hasil usaha) selama kurang lebih 2 tahun sejak perkawinan mereka. Dengan ini hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan memberikan 2/3 bagian (Pemohon) dan 1/3 (Termohon). 2). Apabila ditinjau dari mas}lah}ah mursalah, putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg sangat sesuai dengan kaidah mas}lah}ah mursalah, karena pembentukan hukum itu dimaksudkan tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Tak cukup menciptakan kemaslahatan saja, turut juga menghilangkan mudharat bagi Termohon dengan pembagian harta bersama yang seadil-adilnya, karena selama 2 tahun Termohon diketahui telah memonopoli harta, rumah, serta laba hasil usaha yang telah dirintis oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan. Maka dari itu, majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama dibagi tak sama rata, dalam hal ini Pemohon mendapat bagian 2/3 dan Termohon mendapat 1/3 dari harta bersama