Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru no. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor : 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor : 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitiaan ini antara lain pendapat buku-buku hukum, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menerapkan Pasal 506 KUHP sebagai lex generalis dibanding Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum. Namun, pertimbangan hakim pengadilan negeri Pekanbaru dalam memutus sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan hukuman ta’zir menurut hukum pidana Islam, dimana ukuran hukuman ta’zir diserahkan kepada ijtihad hakim dan sesuai dengan kaidah hukum yang menyebutkan “hukum ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan”. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana kurungan selama 1 (satu) tahun karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 506 KUHP. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana, terutama asas lex spesialis derogat legi generalis sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman