Peran Negara dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam)

Indonesian Constitution contained in the 1945 Constitution mandates that the Earth, Water, and Natural Wealth contained in it controlled the state and used for the greatest prosperity of the people. In the field, the mandate has not gone properly. For example in the city of Batam, agrarian conflicts, especially on land and land in Kampung Tua / Nelayan become one of the main problems. This study aim to analyze the role of the state in the settlement of agrarian conflicts (Case Study of Kampung Tua/Fisherman on Right of Management of Badan Pengusahaan Batam). The method used in this paper is the empirical juridical approach method. This legal research uses data from literature and interviews the community. The result show that various state institutions have sought with various meetings and activities to resolve agrarian conflicts, but up to now have not been able to solve the problem completely. Keywords: Agrarian Conflict, Kampung Tua/Nelayan, Right of Management.   Konstitusi Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 mengamanatkan agar Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di lapangan, amanat tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya di Kota Batam, konflik agraria khususnya atas tanah dan lahan di Kampung Tua/Nelayan menjadi salah satu permasalahan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam penyelesaian konflik agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan pustaka dan wawancara dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai institusi negara telah berupaya dengan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria, akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Kata kunci: Konflik Agraria, Kampung Tua/Nelayan, Hak Pengelolaan