Kinerja Baik dan Keterpilihan dalam Pemilukada: Preliminary Research

Kebijakan desentralisasi telah dijalankan lebih dari sepuluh tahun semenjak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999. Semenjak itu pula berbagai dinamika muncul dari aspek administrasi Negara, ekonomi, maupun politik. Secara ideal desentralisasi membuka ruang kreasi bagi pemerintah di daerah uPntuk membuat kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Tentu saja berbagai evaluasi muncul terhadap pelaksanaan desentralisasi, sebagian besar beropini bahwa desentralisasi menumbulkan banyak persoalan mulai dari munculnya raja-raja kecil dampai gelombang pemekaran yang tak berdimensi kesejahteraan. Namun, berbagai inovasi dan kebijakan yang pro rakyat yang terkategorikan sebagai best practices juga sudah mulai muncul di beberapa daerah di Indonesia. Sementara itu, semenjak tahun 2005, kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dipilih oleh masyarakat secara langsung. Banyak kalangan menyangsikan efektifitas dan efisiensi dari pemilihan semacam ini. Ada pandangan bahwa demokrasi langsung yang mahal tak berkorelasi dengan kesejahteraan. Tulisan ini memberikan perspektif berbeda dengan menyajikan hubungan antara keberhasilan memimpin daerah dengan keberhasilan memenangkan pemilukada secara mutlak dengan mengambil contoh beberapa daerah di Indonesia