PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DARI PERBUATAN CURANG PENCANTUMAN LABEL PANGAN YANG TIDAK SESUAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Label merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai barang dari pelaku usaha kepada konsumen. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan salah satu hak dari konsumen. Akan tetapi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melakukan perbuatan curang pencantumkan label pangan yang tidak sesuai. Pencantuman label yang tidak sesuai merupakan penyebab kerugian bagi konsumen karena tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha di dalam memberikan informasi atas produk yang diproduksi dan diperdagangkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan hukum yang dikaji adalah kualifikasi delik perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha sebagai tindak pidana, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berupa spesifikasi penelitian bersifat deskriftif analitis yang menggambarkan fakta berupa data dan realita, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu difokuskan untuk mengaji normanorma dalam hukum positif, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif yaitu hasil penelitian dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, kualifikasi delik dari perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan KUHP dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah delik Commisionis, yang apabila diuraikan unsurnya maka perbuatan tersebut melanggar aturan suatu undang-undang. Kedua Bentuk perlindungan pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Ketiga, terhadap pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dikenakan sistem pertanggungjawaban pidana perseorangan maupun korporasi dengan doktrin strict liability maupun vicarious liability dengan sanksi pidana yang termuat di dalam Pasal 62 UUPK dan sanksi pidana tambahan yang termuat di dalam Pasal 63 UUPK. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perbuatan Curang, Label Pangan Yang Tidak Sesuai