TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Praktek perkawinan yang masih banyak terjadi masyarakat adalah perkawinan dengan cara memalsukan identitas karena tidak adanya persetujuan dari isteri pertama. Tujuan penulis membuat skripsi ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengkaji solusi apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat deskritif analitis yaitu mengkaji berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang di titik beratkan pada penelitian kepustakaan sedangkan tahap penelitiannya penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui literatur atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Analisis datanya menggunakan metode yuridis kualitatif agar data yang telah diperoleh dapat dikaji sehingga dapat ditemukan kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa perkawinan yang melanggar salah satu syarat-syarat perkawinan terutama pasal 9 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawianan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Sehingga apabila terjadi perkawianan dimana salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan setelah perkara tersebut dibatalkan demi keadilan dan asas kemaslahatan perkawinan tersebut untuk selanjutnya ditetapkan melalui putusan pengadilan. Kata Kunci : Perkawinan , Syarat-Syarat Perkawinan , Pembatalan Perkawina