Analisis hukum Islam tentang kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data skripsi ini diperoleh dengan penelusuran data yaitu upaya penyelidikan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, yang dalam hal ini adalah ketentuan hukum perdata yang terkait dengan harta kekayaan anak. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analitic yang diperoleh dengan cara memberikan penjabaran secara rinci, yang diutarakan dengan melihat hukum nonnatif agar mendapatkan infonnasi yang terkait dengan akibat kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak secara menyeluruh dengan pola pikir induktif. Berdasarkan metode yang digunakan, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa ketentuan penikmatan harta kekayaan dalam Perdata masih terdapat kesenjangan dan tidak sejalan dengan realita. Dan jika dicennati secara jeli, masih terjadi tumpang tindih dalam ketentuan Perdata tersebut. Melihat hal tersebut berarti terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dalam al Qur'an maupun Hadis. Dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Al Qur'an memerintahkan untuk berbuatan baik kepada orang tuanya, sementara itu di dalam hadis juga turut memberikan aturan bahwa anak beserta hartanya itu adalah milik orang tuanya yang dianggap sebagai orang yang mengampu anak-anak mereka dan tidak lantas orang tua menyalahgunakan kewajiban. Oleh karena itu, orang tua tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan dan menggadaikan kekayaan yang anak (Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam). Dan memiliki tanggungjawab besar terhadap kerugian yang terjadi akibat kelalaian pengampuan atas harta anak (Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam)