Tradisi uang belanja (DUI MENRE), perkawinan Suku Bugis perspektif URF, konstruk sosial Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

INDONESIA : Salah satu model perkawinan yang sering mendapat perhatian adalah perkawinan Bugis Bone. Perhatian ini pada Dui Menre sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki untuk terlaksananya suatu perkawinan. Padahal dalam pelaksanaan perkawinan yang berlaku umum dalam Islam tidak demikian, Kondisi inilah yang membedakan dengan pelaksanaan perkawinan yang ada di Kabupaten Bone. Sebelum proses pernikahan, kewajiban itu dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki, harus memenuhi kewajibannya dahulu terhadap pihak keluarga perempuan, yaitu dengan memberikan Dui Menre. Untuk itu, penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah Dui Menre, bagaimana bentuk tanggapan serta respon masyarakat secara umum, serta hokum Dui Menre, Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan etnografi, Urf serta konstruk Sosial, sebagai teori yang berimplikasi pada pendeskripsian masalah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, untuk pengumpulan data, dilakukan observasi, menetapakan informan, wawancara, yang mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang objek kajian. Sebagai upaya untuk memperoleh validitas data yang kebenarannya dapat diyakini keabsahannya maka data diuji melalui teknik triangulasi sumber, Informan penelitian adalah tokoh Agama, Budayawan, serta masyarakat secara Umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sejarah Dui Menre ada pada masa kerajaan Bugis Bone yang turun temurun sampai sekarang ini dan tetap eksis dalam masyarakat. Respon masyarakat terbagi dua pendapat terutama laki-laki yang belum menikah cukup memberatkan dalam hal pemberian Dui Menre, terkadang permintaan dari pihak perempuan terbilang cukup banyak, dan perempuan sangat setuju dengan Dui Menre itu sendiri. Untuk penelitian ini penulis merekomendasikan perpu daerah yang khusus membahas tentang pemberian Dui Menre di Kabupaten Bone. Hukum Pemberian Dui Menre adalah wajib (Hibah), tanggapan Budayawan serta tokoh masyarakat terkait Dui Menre sangat setuju, sebagai bentuk penghargaan bagi perempuan dengan catatan perempuan yang ingin dijadikan istri mempunyai kelebihan yang dalamhal ini, pendidikan, pekerjaan, atau status bangsawan, dalam hal ini stratifikasi sosial. ENGLISH : One of the most frequent marriage models was the Bugis Bone marriage. The interest was Dui Menre as the requirement that must be fulfilled by the groom and his family for the implementation of a marriage. Even though in the implementation of Islamic marriage generally was not like that, this condition that was distinguishing the marriage in Bone. Before the wedding, the groom and his family must fulfil their obligation to the bride’s family, it was providing the Dui Menre. Therefore, this research examined how about the history of Dui Menre, how about the response of public in general about it, and about the law of Dui Menre. In answering the problem, this research applied the ethnography approach, Urf and Social construct, as theories that implicated the description of the problem. This research used qualitative research design. Therefore, in collecting data, it was conducted observations, set informants, interviewed that was capable for providing a deep understanding of the object of study. In proving the validity of the data, the data could be believed, was obtained through source triangulation technique. The informants of this research were the religious leader, humanist, and society in general. This research showed that the history of Dui Menre was existed in the kingdom of Bugis Bone in the past and it was inherited from generation to generation and still existed in society. The responses of the society were divided into two opinions, especially unmarried men were quite burdensome in terms of providing Dui Menre that they think the demand of the women was quite a lot. And the women were strongly agree with Dui Menre. For this research, the researcher recommended a regional government regulation that specifically discussed about providing Dui Menre in Bone. The law of granting Dui Menre was compulsory (Hibah), the responses of humanist and public figures about Dui Menre were strongly agree, they stated if it was a form of appreciation for women, it noted that women who wanted to be wives must have skills, in this case like an education, employment, or noble status, in this case was about social stratification