PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI UPAH MINIMUM PROPINSI BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berlakunya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perubahan dalam kebijakan penetapan upah minimum propinsi dari semula didasarkan atas kebutuhan hidup mm1mum menjadi didasarkan atas kebutuhan hidup layak.Berdasarkan perubahan kebijakan ini maka penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah penetapan upah minimum propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum propinsi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan didukung penelitian kepustakaan yang membutuhkan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka untuk kemudian data diana!isis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir dedultif dan induktif.Penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dengan respondennya dari Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan bahwa penetapan upah minimum Propinsi DIY telah didasarkan atas kebutuhan hidup layak walaupun belum seratus persen dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum propinsi adalah kebutuhan hidup layak dengan pentahapan pencapaian, produktifitas pekerja, usaha marginal, upah pcrbatasan dan upah antar daerah, dan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saran dalam penelitian ini adalah agar pentahapan pencapaian kebutuhan hidup layak dapat segera mencapai seralus persen sebagai dasar penetapan upan minimum propinsi Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta