KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KORPORASI DIBIDANG EKONOMI

ABSTRAK Perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana menunjukkan bahwa besarnya pengaruh korporasi yang dimungkinkan dapat melanggar kepentingan hukum khususnya dibidang ekonomi. Luasnya bidang ekonomi membawa konsekuensi semakin banyak pula kepentingan hukum yang dapat dilanggar oleh korporasi. Setiap kepentingan hukum yang dilanggar oleh korporasi akan memberi dampak yang buruk khususnya bagi perekonomian negara. Dalam hal ini lah hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan hukum di bidang ekonomi dari parapelanggar-pelanggarnya. Karena salah satu fungsi hukum pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat (social defence) dan untuk mensejahterakan masyarakat (social welfere) maka dibutuhkan sistem pemidanaan yang baik pula. Adanya sistem pemidanaan yang menghubungkan secara sistemik antara general rules dan special rules untuk menghubungkan antara aturan umum dan aturan-aturan khusus, dalam hal ini undang-undang di luar KUHP yang mengatur masalah terkait kejahatan korporasi di bidang ekonomi dapat berjalan sesuai sistem pemidanaan yang seharusnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi saat ini, dan bagaimana kebijakan sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen- dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini dalam sistem pemidanaan untuk menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari sisi sistem pemidanaannya pun antara general rules dan special rules masih belum sistemik, sehingga tidak mampu maksimal dalam menaggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi melalui sarana sistem hukum pidana. Sementara dalam konsep KUHP yang sedang digagas telah mengakomodir seluruh kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai suatu sistem pemidanaan. Kata kunci: Sistem Pemidanaan, Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi