REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

ABSTRAK Korporasi dewasa ini juga dapat melakukan kejahatan layaknya manusia, walaupun korporasi merupakan benda mati yang tidak dapat melakukan sesuatu. Dalam perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang kejahatan korporasi ini belum bisa dikatakan baik. Karena jika dilihat dalam KUHP sekarang yang merupakan peraturan umum hukum pidana di Indonesia tidak ada pengaturan yang khusus mengenai korporasi tersebut. Pengaturan tindak pidana korporasi hanya terdapat dalam beberapa Undang-Undang khusus pidana di luar KUHP, namun tidak cukup baik karena terdapat perbedaan pengaturannya antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, memang perlu adanya pembaharuan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mengambil permasalahan Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia saat ini dan Bagaimana reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia yang akan datang. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan baik secara hukum maupun teori yang dianalisis dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang konkrit. Hasil penelitian disimpulkan, bahwa kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih mengalami kelemahan-kelemahan, karena belum ada aturan atau pedoman pemidanaan untuk korporasi dalam KUHP dan dalam Undang-undang khusus di luar KUHP. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih berorientasi pada orang dan belum berorientasi pada pemidanaan terhadap korporasi itu sendiri karena tidak diatur secara khusus jenis pidana untuk korporasi dan tidak ada ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib khusus untuk korporasi. Oleh karena itu kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan agar tidak terjadi lagi perbedaan pengaturannya dan pengaturannya menjadi konsisten. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana korporasi, Hukum pidana Indonesia