REVITALISASI SUNGAI OLEH PEMERINTAH DAERAHMELALUI KEBIJAKAN NORMALISASI SUNGAI PEPE KOTA SURAKARTA(STUDI KASUS NORMALISASI SUNGAI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BANTARAN SUNGAI)

ABSTRAK Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Revitalisasi Sungai Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi KasusNormalisasi Sungai di Bantaran Kalipepe Surakarta) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji revitalisasi sungai oleh pemerintah daerah melalui kebijakan normalisasi Kali Pepe Kota Surakarta (Studi Kasus Normalisasi Sungai Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Bantaran Sungai). Kebijakan normalisasi sungai ini apakah mampu meningkatkan kesejahteraan untuk sementara untuk sementara atau selamanya. Selain itu dengan adanya normalisasi ini apakah mampu menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di sekitar aliran sungai Kali Pepe dan bagaimana solusi yang tepat untuk munculnya dampak terhadap masyarakat dari adanya normalisasi sungai di sekitar bantaran sungai. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode sosio-legal studies yang sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan ‘produk turunan” secara sintesis dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan monodisiplin, dan dalam situasi seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dapat disimpulkan menunjukkan bahwa salah satu perwujudan adanya revitalisasi kota adalah dengan menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir. Normalisasi sungai merupakan kebijakan yang diambilpemerintahkarenamengatasibanjir yang terjadi akibat meluapnya Kali Pepe disekitar tengah kota. SelainitupemerintahberupayamembangunWater Front City.Namun, dampak yang terjadidaripengadaannormalisasisungaiinibelummampumeningkatkankesejahteraanmasyarakatdanpembangunanpermukimansebagaiwujudtanggungjawabpemerintahuntukmerelokasibelummampumemenuhikebutuhanmasyarakat.Sebaiknya model revitalisasisungai yang dilakukanpemerintahdenganmenggunakantipebottom updimanapemerintahmenentukankebijakanmelihatdarisudutpandang yang dibutuhkanmasyarakat. Disarankan adanya usaha untuk menanggulangi pencemaran secara non-teknis. Tujuan penanggunangan ini dengan mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan peraturan perundangan atau AMDAL yang mengatur kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Selain itu, dengan adanya AMDAL ini, maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang terlalu besar untuk membangun normalisasi sungai dan membeli semua tanah di sepanjang pinggir Kalipepe. Kata Kunci ; Kebijakan Normalisasi Sungai, Revitalisasi Sungai, Pembuatan AMDAL Lingkunga