ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

ABSTRAK Di tahun 2016 dimulainya persaingan pasar bebas (MEA) di bidang jasa konstruksi, pengusaha konstruksi asing ikut bersaing di pasar konstruksi dalam negeri. Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN memicu adanya kesenjangan di bawah penguasaan pasar jasa konstruksi oleh negara anggota ASEAN yang mempunyai kualitas yang lebih baik daripada negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, dan bagaimana perbadingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Orisinalitas penelitian dalam penelitian ini adalah melanjutkan dua penelitian terdahulu. Hasil penelitian dan pembahasan tesis ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan sumber daya konstruksi nasional yang mempunyai daya saing berkualitas dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang - undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan, kepemilikan penanaman modal, keinsinyuran.Pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik. Perbandingan daya saing kemudahan berbisnis di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN. Perbandingan investasi dan tenaga kerja masih dikuasai oleh Singapura. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era MEA lebih banyak dampak negatif, setelah satu tahun era MEA berlangsung. Saran penulis adalah pemerintah Indonesia diharapkan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kata Kunci: Dampak, Kebijakan Persaingan Perdagangan, Jasa Konstruksi, ME