PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Hal ini membuat selain Perangkat Desa yang berperan dalam operasional desa dan pelayanan publik, peran penting Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan juga sangat dibutuhkan. Peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam mempersiapkan pelaksanaan pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemerintahan, kendala dan upaya untuk mengatasi kendala di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemerintahan di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sesuai antara pelaksanaan dengan perundang-undangan.. Kendala yang timbul di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 adalah perangkat desa hampir semuanya belum bisa mengoperasikan komputer dan anggaran untuk kebutuhan pelayanan publik yang dirasakan kurang. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi kendala yang timbul di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang adalah untuk mengatasi permasalahan kekosongan belangko KTP, KK maupun akta kelahiran dari desa terhadap masyarakat yang sering terjadi, memberikan pelatihan kepada perangkat desa, dan meningkatkan anggaran serta program desa. Kata Kunci : desa, pemerintah des