Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Warisan yang Dihaki oleh Masyarakat

Materi pokok penelitian perlindungan hukum pemegang hak atas tanah warisan yang dihaki olih masyarakat, dengan pemasalahan perolehan hak atas tanah berdasarkan pewarisan dan apakah pemegang hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan memperoleh perlindungan hukum. pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: perolehan hak atas tanah berdasarkan pewarisan dapat dijelaskan bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka secara hukum segala hak keperdataan beralih dari tangan pewaris kepada para ahli warisnya. para ahli waris berbekal surat keterangan waris mendaftarkan bidang tanah tersebut ke kantor pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 42 pp No. 24 Tahun 1997 untuk dilakukan pemecahan sesuai dengan hak masing masing ahli waris. perlindungan hukum ahli waris untuk mendapatkan haknya atas tanah waris yang dikuasai oleh masyarakat, bahwa bidang tanah tersebut oleh kepala kantor pertanahan jakarta pusat diterbitkan sertipikat Hak Milik nomor 116/pasar Baru luas 36.370 m2 dengan surat Ukur Tanggal 20 Oktober 1942 nomor 171, atas namaorang lain. penerbitan sertipikat tersebut adalah cacat hukum karena didaftar oleh pendaftar yang beritikad tidak baik, sebagai pendaftar beritikad tidak baik, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas dasar pewarisan sebagaimana pasal 32 pp no. 24 tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan Tata Usaha Negar