IMPLEMENTASI PERIZINAN TEMPAT WISATA DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Wilayah Negara Indonesia terdiri dari wilayah Nasional sebagai suatu kesatuan provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang menjadi sub-sistem ruang menurut batasan administrasi, dapat digambarkan bahwa terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan sumber daya alam dengam tingkat pemanfaatan berbeda-beda. Perkembangan pembangunan pariwisata tentu memerlukan lahan dan ruang, penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan merubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, yang kalau tidak dilakukan dengan cermat dan bijaksana akan terjadi kemerosotan lingkungan,merusak dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu. Glamping Lakeside merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha di bidang pariwisata. Sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan pemilik usaha harus memenuhi persyaratan perizinan yang diwajibkan. Ada banyak izin-izin yang harus di penuhi oleh pemilik usaha agar dapat menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan dari uraian latar belakang maka yang jadi permasalahan penelitian ini adalah : pertama, bagaimana Proses Pemberian Izin objek wisata Glamping Lakeside oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bandung, bagaimana kewenangan pemerintah daerah terhadap pelanggaran alih fungsi lahan perkebunan menjadi objek wisata, apa kendala-kendala dalam pengelolaan objek wisata di daerah Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan pelanggaran izin dan alih fungsi lahan, metode pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif , yaitu hukum sebagai dasar/norma, serta metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan hasil penelitian lapangan. Dengan perkembangan waktu dan masuknya ciwidey menjadi tujuan wisata nasional, bermunculan hotel, penginapan, restoran, café, dan tempat wisata lainnya, salah satunya Glamping Lakeside merupakan usaha perdagangan besar yang seharusnya sebelum usaha dijalankan pemilik usaha harusnya terlebih dahulu membereskan dan memenuhi dokumen-dokumen perizinan yang menjadi persyaratan, serta Glamping Lakeside mengalih fungsikan lahan atau penggunaan suatu lahan menjadi bentuk lain dari fungsi sebelumnya perkebunan menjadi daerah pariwisata. Suatu izin diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dikatakan izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Kata Kunci : Perizinan, Alih Fungsi Lahan, Lingkungan, Glamping Lakeside, Pariwisata