PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa kunjungan sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara hal ini dikarenakan keberadaan warga negara asing yang tidak sedikit menyalahgunaan izin keimigrasiaan bahkan niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di negaranya. Selain itu keberadaan PPNS sebagai pihak yang berwewenang melakukan penyidikan sebagai awal permulaan penegakan hukum belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tentang ketentuan pidana Keimigrasian seperti penyalahgunaan visa kunjungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dapat dikaji adalah: Bagaimana hubungan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dengan POLRI dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan visa kunjungan Keimigrasian?, Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa kunjungan keimigrasian bagi warga negara asing?,dan Upaya apa yang harus dilakukan pihak imigrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan visa kunjungan.? Spesifikasi penelitan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tahap peneltian dalam skripsi ini yaitu peneltian kepustakaan ditunjang degan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data, dipergunakan metode analitis yuridis kualitatif . Dari hasil penelitian ini diketahui, bahwa hubungan koordinasi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Keimigrasian dengan POLRI hanya sebatas hubungan koordinasi kerja dalam tugas penyidikan yang dilakukan sejak PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI serta bentuk pengawasan kegiatan penyidikan. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Indonesia terlihat lemah hanya mengandalkan tindakan hukum pendeportasian dan penangkalan, bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan efek jera. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan upaya Preventif adalah dengan meningkatkan pengawasan orang asing dengan membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang terdiri dari jajaran keimigrasian dan kepolisian ketika berada di Indonesia. Serta upaya Represif dengan menindak secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan visa kunjungan dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Visa Kunjungan, Sanksi Pidan