TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT MACET YANG DIKATAGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI MELANGGAR PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Salah satu tujuan Negara untuk kehidupan masyarakat adalah mencapai kehidupan yang makmur dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya tentu memerlukan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan memerlukan antara lain modal kerja, modal usahadan lain sebagainya.begitu pula dengan CV. Farhan. CV. Farhan yang bergerak di bidang pembangunan ini memerlukan modal kerja. Untukitu CV. Farhan mengajukan permohonan kredit ke PT. BRI (Persero) Tbk berupa kredit investasi dan kredit modal kerja.Padamulanya pembayaranpembayaran yang dilakukan oleh CV. Farhan berjalan denganl ancar, namun setelah cicilan pembayaran tidak berjalan denganb aik, dan akhirnya CV. Farhan di somasi oleh PT BRI (Persero) Tbk yang kemudian dilakukan pelelangan atas agunan milik CV. Farhan dan hasilnya dibayarkan sebagai pembayaran hutang pada PT BRI (Persero) Tbk, Karena CV Farhan tidak dapat melunasi kewajibannya tersebut, Direktur CV Farhan diajukan sebagai terdakwa di PengadilanNegeri Bandung. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dapat diidentifikasikan sebagai berikut, Apakah CV. Farhan yang tidak dapat melunasi hutangnya (kredit investasi dan kredit modal kerja) kepada PT. BRI (Persero) Tbk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi? Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara pidana No.22/Pidsus/TPK/2013/PN.Bdg? bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan CV. Farhan terhadap putusan PN. Bdg No.22/Pidsus/TPK/2013/PN.Bdg tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan masalah-masalah yang ada, diuraikan, dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif (melalui pendekatan ketentuan undang-undang yang berlaku, asas, doktrin). Dari penelitian ditemukan kesimpulan : 1) Kredit macet CV. Farhan kepada PT BRI (Persero) Tbk, yang diajukan ke PengadilanNegeri Bandung (perkara pidana No.22/Pidsus/TPK/2013/PN.Bdg) merupakan suatu kriminalisasi karena kredit macet termasuk ranah hukum perdata. 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Farhan (DirekturnyaDickySiswanto) terbukti melakukan tindak pidana korupsi (melanggar Pasal 2 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 3) Upaya hokum yang dapat dilakukan oleh Dicky Siswanto adalah banding (Pasal 67, Pasal 233 KUHAP). Kata kunci: kredit macet, kriminalisasi, putusan haki