PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR TEMPAT PEMBUNGAN AKHIR SAMPAH DI SARIMUKTI CIPATAT KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dasar perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh keadaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan bagi pembangunan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah suatu upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penglolaan Sampah ini sangat otoriter dan memungkinkan Negara mengabaikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi warga Negara, sebagaimana dimuat dalam Pasal 25 ayat (1), bahwa pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah diwilayah sekitar tempat tinggalnya, sehingga hak masyarakat dalam memiliki lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Pemberian kompensasi tersebut selain pembayaran dengan nilai uang juga harus dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak dari pemprosesan samapah, sehingga menghasilkan suatu ganti rugi yang seimbang. Bukan hanya menguntungkan pihak pemerintah tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencemaran, Pengelolaan lingkungan. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI SARIMUKTI CIPATAT KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDU