PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING AKIBAT GADAI DI BAWAH TANGAN DENGAN PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi yang digunakan oleh kreditur selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Miftah dalam hal ini melakukan gadai di bawah tangan dengan pihak ketiga dalam perjanjian leasing yang telah dibuatnya sehingga dalam hal penulisan hukum ini mengkaji mengenai bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian leasing akibat gadai dibawah tangan dengan pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerdata, Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian leasing akibat gadai di bawah tangan dengan pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerdata, dan bagaimanakah upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam perjanjian leasing akibat gadai di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian leasing akibat menggadaikan barang leasing tersebut di bawah tangan kepada pihak ketiga dihubungkan dengan KUHPerdata. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan studi lapangan diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis, dan terintegrasi. Dalam perjanjian leasing melakukan gadai di bawah tangan berupa barang jaminan terhadap pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak leasing merupakan perbuatan melawan hukum karena sudah melanggar undang-undang perjanjian yang tercantum dalam Pasal 14 klausul perjanjian dan melanggar Pasal 23 undang-undang fidusia. Akibat hukum gadai dibawah tangan yaitu timbulnya kerugian pihak kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian seperti yang tertera dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1250 KUHPerdata, serta mengakibatkan hapusnya perjanjian karena tidak ada itikad baik dari pihak debitur kepada pihak kreditur dengan kata lain perjanjian tersebut batal demi hukum karena unsur objektif Pasal 1320 tidak terpenuhi. Penyelesaian sengketa tersebut menggunakan non-litigasi dengan mengedepankan aspek secara kekeluargaan. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Leasing, Gada