PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT LEMBAGA ADAT KAUR DI KABUPATEN KAUR

Tindak pidana zina yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kaur merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum adat masyarakat setempat yang mempunyai sanksi, karena tindak pidana zina pada masyarakat di Kabupaten Kaur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau norma dan perbuatan zina dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat setempat, oleh sebab itu pelaku yang melakukan zina di Kabupaten Kaur harus melaksanakan sanksi melalui musyawarah mufakat Lembaga Adat Kaur. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kategori perbuatan tindak pidana perzinaan menurut hukum adat di Kabupaten Kaur. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses penyelesaian tindak pidana Perzinaan melalui musyawarah mufakat LAKU (Lembaga Adat Kaur) di Kabupaten Kaur serta mendeskripsikan masyarakat memilih penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui musyawarah mufakat LAKU (Lembaga Adat Kaur) di Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat adat Lembaga Adat di Kecamatan Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning dan Kecamatan Padang Guci hulu, Kabupaten Kaur, seluruh perangkat Desa ,seluruh masyarakat yang menjadi saksi, seluruh pelaku tindak pidana perzinaan dan seluruh pihak keluarga pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori tindak pidana perzinaan di Kabupaten Kaur adalah apabila pelaku tindak pidana tersebut salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan yang disebut dengan “megawi/menaugawi”. Proses penyelesaiannya adalah dengan musyawarah yaitu “beghije/berasan”. Adapun alasan Masyarakat memilih hukum adat dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana perzinaan yaitu pertama Prosesnya cepat Kedua , Sanksi Adat dianggap sebagai sanksi sosial sehingga dapat memberikan efek jera. Kata Kunci : Tindak Pidana Perzinaan, Musyawarah Mufakat, LAK