ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS/PPAT MENYIMPAN SERTIPIKAT ASLI MILIK PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN JUAL-BELI (BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3701 K/Pdt./2019)

Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Notaris/PPAT menyimpan sertipikat asli milik pihak yang melakukan perjanjian jual-beli nomor 75 tahun 2015, dan untuk mengetahui pertanggung jawaban Notaris secara hukum atas tindakan menyimpan sertipikat yang merupakan objek perjanjian untuk melangsungkan jual-beli tersebut yang masih berbentuk pengikatan perjanjian jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif pada penelitian ini digunakan penelitian doktrinal.Ada dua sumber data penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder serta bahan hukum tertier.Adapun hasil penelitian bahwa: (1) Tidak ada legalitas kewenangan Notaris/PPAT yang menyimpan sertipikat, karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1 ) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004,menyatakan Notaris berwenang membuat akta autentik. Perjanjian nomor 75 tanggal 29 September 2015 Tuan ENDANG MERIANTO tidak melanggar perjanjian. (2) Akibat hukum dan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam menahan Sertipikat Hak Milik karena adanya pembatalan jual beli adalah berupa perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum pidana,perdata dan administrasi. Kata Kunci: Kewenangan, Penyimpanan, Akta Notaris/PPA