PERLINDUNGAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN DI KELURAHAN PADANG NANGKA KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan memberikan pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah, agar tercipta keadilan melalui pemberian perlindungan hukum orang yang berhak atas tanah. Salah satu aspek pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat Kecamatan Singaran Pati melakukan perubahan data fisik yaitu luas bidang tanah yang terkena pembangunan pelebaran jalan dan untuk mengetahui perlindungan hukum sertipikat hak milik atas tanah akibat pembangunan pelebaran jalan di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Singaran Pati sampai saat ini belum melakukan pendaftaran perubahan data fisik di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dikarenakan berbagai faktor seperti, biaya yang dianggap cukup mahal, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran dianggap lama dan dengan tidak didaftarkannya perubahan luas tanah akibat pelebaran jalan ini menyebabkan sertipikat hak milik atas tanah yang telah terdaftar tidak memiliki Perlindungan Hukum dengan berkurangnya objeknya luas luas tanah. Kata Kunci: Perubahan Data Fisik, Luas Tanah, Pelebaran Jalan, Kota Bengkulu