AKIBAT HUKUM JUAL BELI MENGGUNAKAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Selanjutnya Jenis pendekatan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan konseptual lalu mengumpulkan bahan hukum dengan prosedur yang digunakan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum jual beli menggunakan mata uang virtual bitcoin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yakni : a) Keabsahan Jual Beli Menggunakan Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Perdagangan ditinjau dari Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bitcoin bukanlah mata uang yang sah dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai alat pembayaran dan penerbit dari alat pembayaran. Bitcoin dapat di legalisasi namun dengan perspektif yang berbeda dengan memandang bitcoin sebagai komoditas seperti emas atau batu bara dan bukan sebagai mata uang.b). Akibat Hukum Bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa Pemerintah Indonesia selaku regulator melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan regulasi terkait bitcoin. Implikasi dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia yang adalah pengakuan terhadap kedudukan bitcoin. Kata kunci : Akibat Hukum, Jual Beli, Bitcoin