PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM MENGENAI TESTIMONIUM DE AUDITU DI KOTA BENGKULU

Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna saksi dan keterangan saksi dalam putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dikenal dengan testimonium de auditu, padahal KUHAP belum mengatur alat bukti ini. Putusan ini menimbulkan perbedaan persepsi aparat penegak hukum mengenai keberadaan testimonium de auditu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjadikan testimonium de auditu sebagai alat bukti keterangan saksi dan untuk mengetahui tentang persepsi aparat penegak hukum mengenai testimonium de auditu di Kota Bengkulu . Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pertimbangan Hakim MK dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjadikan testimonium de auditu sebagai alat bukti keterangan saksi menurut Mahkamah Konstitusi, arti penting saksi bukan terletak pada dia melihat,mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Persepsi aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan advokat) di Kota Bengkulu tentang testimonium de auditu sebagai alat bukti petunjuk, bukan sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana dalam putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010. Sedangkan hakim tidak menerima testimonium de auditu sebagai alat bukti, hakim tetap berpedoman pada pengertian saksi dan keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP. Kata kunci : alat bukti, keterangan saksi, testimonium de audit