KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN NORMA PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi untuk menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar yang putusannya bersifat final dan mengikat. Pembentuk undang-undang sebagai sebuah lembaga politik yang membentuk undang-undang dalam pelaksanaannya tidak selalu mentaati putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa undang-undang ternyata memuat kembali norma-norma hukum yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (2) menjelaskan mengenai dapatkah lembaga pembentuk undang-undang memuat kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu undang-undang. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa (1) putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah bagian dari hukum perundang�undangan , terdapat pembagian atau pengelompokan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian suatu undang-undang. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai atau memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana kedudukan dari putusan ini sama halnya dengan penjelasan konstitusi. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan makna ataupun membatalkan pasal-pasal tertentu atau keseluruhan dari undang-undang, yang mana kedudukan dari putusan ini berlaku layaknya sebuah undang-undang dan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah ditindak lanjuti dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan ataupun perubahan suatu undang-undang. (2) lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) tidak dapat memuat kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu undang-undang, , pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu undang�undang merupakan suatu ketidaktaatan yang secara nyata ditunjukkan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembentukan Undang-undang, Pemuatan Kembal