PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANNGI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KEPAHIANG

Tindak pidana peredaran narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa indonesia saat ini. Perkembangan peredaran narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tapi telah merambah ke daerah plosok ( pendesaan). Peredaran narkoba yang semakin “menggila” di samping berakibat sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, pada akhirnya dapat pula menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional. Peredaran narkoba di Indonesia saat ini berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan, termasuk Provinsi Bengkulu terkhusus di Kabupaten Kepahiang. Dengan masifnya peredaran narkotika di Kabupaten Kepahiang maka perlu ditanggulangi.Untuk Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim dan dibantu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) dan masyarakat itu sendiri dengan tidak menggunakan narkotika.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Kepahiang dan untuk mengatahui faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Kepahiang. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum empris. Sumber penelitian data digunakan adalah data primer dan skunder. Analisis data dalam dalam penelitian ini dengan analisis secara sistematis, kerangka berpikir induktif-deduktif dan sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui aparat penegak hukum sudah melakukan tindakan preventif dan represif. Untuk faktor penghambat aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Kepahiang adalah fakator kurangnya sarana fasilitas, faktor kurang, faktor aparat penegak hukum khususnya penyidik kurang profesional, faktor kurangnya partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Peran, Aparat Penegak Hukum, Menanggulangi Tindak Pidana peredaran Narkoti