PENGATURAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENURUT KONSEP DESENTRALISASI ASIMETRIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan suatu perwujudan konsep desentralisasi asimetris di Indonesia dalam rangka mewujudkan prinsip kebhinekaan. Secara yuridis konstitusional ketentuan mengenai pemberian otonomi khusus ini tertera dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, yang mana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dalam rangka pengejawantahan Pasal 18B inilah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Untuk mendapatkan penyelesaian secara ilmiah, maka permasalahan tersebut diteliti melalui metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, konseptual dan teoritis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian otonomi khusus bagi provinsi Papua yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarkat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi Papua dan mewujudkan agenda yang mendasari penerbitannya, yaitu berkenan dengan cita�cita dan tujuan negara kesatuan republik indonesia yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, yaitu membangun masyarakat indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 belum sepenuhnya berhasil dibuktikan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, indeks pembangunan manusia yang masih rendah dan taraf kesejahteraan hidup serta upaya disentegrasi yang masih sering terdengar. Kata Kunci : Pasal 18B UUD NRI 1945, Otonomi Khusus, Papua, Desentralisasi Asimetris